EKONOMI (PEMBANGUNAN) YANG MELAYANI KEMISKINAN

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi satu tolok ukur kesejahteraan. Fakta yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa persepsi mengenai pembangunan dan tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan tidak terwujud. Hal ini merupakan isyarat bahwa arah kebijakan ekonomi-politik yang selama ini dijalankan telah salah arah dan perlu ditinjau ulang. Pertumbuhan ekonomi dan indikator ekonomi makro ternyata tidak terkait langsung dengan berkurangnya tingkat kemiskinan secara signifikan. Prestasi pertumbuhan ekonomi Indonesia (tidak kurang 7 persen per tahun) yang pernah mendapat sebut salah satu macam Asia (Asian Tiger) bertahan selama lebih dari 3 dasawarsa. Namun krisis ekonomi tahun 1998, telah meruntuhkan fondasi ekonomi Indonesia yang telah ditata selama lebih dari 32 dan ini membuktikan akan kerapuhan resep ekonomi-politik yang diterapkan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang menjadi dewa bagi ekonom neoliberal (di Indonesia dikenal dengan ekonom ”mafia berkeley” ekonom Orde Baru) ternyata hanya pepesan kosong, karena hampir tidak ada relevansi dengan aktivitas ekonomi riil. Sehingga tercipta apa yang seringkali dinamakan bubble economic. Yaitu, aktivitas ekonomi yang hanya di atas kertas jauh menggelembung dibanding dengan aktivitas ekonomi riil. Namun herannya, walaupun pengalaman selama tidak kurang dari 40 tahun (1966-2006), terutama sejak Orde Baru berkuasa hingga mengalami puncaknya pada krisis ekonomi, tidak juga ada evaluasi konsep ekonomi neoliberal yang terbukti gagal. Uniknya, walaupun sudah terjadi perubahan politik dan struktur pemerintah namun kekuatan ekonom ini masih terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena mereka merupakan agen internasional untuk menerapkan berbagai strategi dan resep kebijakan neoliberal dari institusi washington consessus (Bank Dunia, IMF dan WTO) (Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, Revrisond Baswir, 2006).

Hak-hak dasar yang terabaikan

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak seharusnya dijadikan tumpuan bagi seluruh aktivitas ekonomi, baik secara konsep maupun dalam praktis tidak terlaksana. Padahal hal tersebut sudah jelas-jelas merupakan amanat UUD 1945. Bahkan negara telah mengingkarinya dengan berbagai kasus pengangguran, busung lapar dan pemerataan kemiskinan. Jadi, yang terjadi kemudian adalah pertumbuhan ekonomi dengan pembesaran kue pembangunan di tangan oligarkhi dengan pemerataan kemiskinan di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan (economic growth without development) mungkin menjadi ungkapan yang tepat. Yang terjadi kemudian, fundamentalisme pasar hanya menggusur orang miskin tidak menggusur kemiskinan secara substansial. Menyitir pernyataan Prof. Sri Edi Swasono, Ph.D, daulat telah akyat digusur oleh daulat pasar.

Peran negara yang seharusnya tetap sebagai pelayan publik dengan menyediakan akses bagi kebutuhan publik makin menciut perannya. Kemandulan di berbagai sektor pun terjadi. Mulai dari bidang pendidikan misalnya. Selain makin menipisnya akses pendidikan, rencana kenaikan anggaran pendidikan menjadi 20 persen yang dialokasikan dalam APBN-P tahun 2006 sepertinya juga tidak akan banyak mengubah peta kenaikan angka masyarakat untuk mengakses pendidikan. Hal ini dikarenakan tingginya biaya pendidikan akibat adanya komitmen liberalisasi di sektor pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Bukti nyata dari liberalisasi pendidikan adanya komersialisasi perguruan tinggi melalui BHMN (Badan Hukum Milik Negara).

Tidak beda halnya dengan masalah pangan. Pangan yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar dan ketersediaanya dijamin oleh pemerintah ternyata hanya menjadi komoditas politik. Kedaulatan pangan dan pertanian sudah tidak ada lagi. Bilamana pada era tahun 80-an dengan bangga kita mengatakan telah berswasembada pangan, sekarang ini dengan menundukkan kepala kita harus malu sebagai bangsa pengimpor pangan. Kebijakan pemerintah selama tahun 2005 dinilai tidak berpihak kepada petani, terutama dengan dibukanya keran impor beras pada bulan November 2005 sebanyak (laporan resmi) 70.050 ton, yang menghancurkan mekanisme harga beras lokal dan perlahan-lahan menihilkan perlindungan terhadap pasar domestik. Komitmen liberalisasi pasar melalui perundingan WTO yang menghasilkan kesepakatan dalam bidang pertanian (Agreement of Agriculture) menekan Indonesia untuk membuka akses pangan dan liberalisasi pertanian dan ini merupakan ancaman kedaulatan pangan.

Semangat Kekeluargaan Bukan Romantisme

Dunia internasional sekarang ini sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan penghapusan kemiskinan melalui agenda Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs-Millineum Development Goals). Target pengurangan penduduk miskin di dunia lebih dari ¼ dari jumlah yang sekarang ini menjadi concern seluruh masyarakat dunia. Mau tidak mau harus ada penataan ulang bangunan konsep ekonomi selama ini. Pertumbuhan ekonomi sudah saatnya tidak lagi menjadi panglima. Pemerataan pembangunan harusnya yang menjadi titik tolak pemerintah. Artinya, pembangunan hanya menjadi alat (tool) untuk menciptakan kesejahteraan dan menghapuskan kemiskinan dan bukan sebaliknya. Namun apa yang dirasakan sekarang ini dengan berbagai kebijakan pemerintah tidak juga berpihak kepada masyarakat miskin. Kenaikan harga BBM, TDL dan komersialisasi pendidikan tinggi melalui BHMN (Badan Usaha Milik Negara) merupakan satu bukti konkret ketidakberpihakan pemerintah.

Bagaimanakah arah pembangunan harus dilakukan? Ini menjadi pertanyaan pokok. Kembali kepada prinsip kekeluargaan, demikian pendapat dari Prof. Sri Edi Swasono. Dan benar adanya pendapat tersebut. Semangat kekeluargaan sekarang ini telah direduksi sedemikian rupa sehingga hilang dan hanya menjadi romantisme zaman perjuangan masa perjuangan dan perebutan era Soekarno-Hatta. Padahal semangat ini masih sangat relevan dan dapat menjadi jalan keluar dari krisis bangsa sekarang ini. Selain itu, juga karena jiwa dan semangat kekeluargaan merupakan jiwa bangsa Indonesia.

Semangat kekeluargaan atau seringkali diterjemahkan sebagai mutualism and brotherhood, atau dalam prinsip ekonomi diartikan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan (pasal 33 UUD 1945), atau dalam konsep Islam dikenal ukhuwah islamiyah. Oleh karena itu, pada dasarnya ekonomi (pembangunan didalamnya) secara substansial harus berlandaskan pada usaha sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam arti, rakyat merupakan tujuan akhir yang menjadi tumpuan seluruh kegiatan ekonomi. Jadi, ekonomi tidak lain adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Bilamana tidak juga terwujud kesejahteraan justru malah makin luasnya kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka mutlak dikatakan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan secara prinsip adalah salah atau gagal secara prinsip.

Wawan Fahrudin: Mantan Peneliti Institute for Global Justice, sekarang menjadi peneliti di Pathways Institute